Indramayu, KlikOne – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu berencana mengundang kelompok petambak yang menolak rencana Proyek Revitalisasi Tambak Pantura untuk duduk bersama.
Dialog yang direncanakan akan dilaksanakan pada Senin (6/4/2026) besok, diharapkan dapat memecah kebuntuan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu tidak berlarut-larut.
Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu Lucky Hakim juga mengajak warga untuk bertabayyun guna bersama mencari solusi terbaik.
“Besok kami akan menerima perwakilannya, sehingga jelas kita pemerintah tidak semena-mena dan apabila ada yang mau disampaikan bisa disampaikan langsung,” kata Lucky di Pendopo Indramayu, Minggu (5/4/2026).
Lucky menjelaskan, bahwa proyek revitalisasi tersebut menempati tanah milik negara dan tidak hanya difokuskan di Indramayu saja, melainkan juga menyasar wilayah Bekasi, Karawang, dan Subang.
Progres saat ini telah memasuki tahap pengukuran dan pematokan areal untuk menentukan batas pengerjaan tambak.
Ia menegaskan, pemerintah tidak melakukan proyek ini secara tiba-tiba. Sebelumnya, sosialisasi juga telah dilakukan kepada masyarakat hingga sekitar tiga kali.
Pemkab Indramayu juga turut menyerap aspirasi dari warga, seperti perihal tuntutan ganti rugi atau uang kerohiman.
Hanya saja, tuntutan ini masih dalam kajian mendalam agar solusinya jangan sampai melanggar aturan hukum yang berlaku.
“Jadi untuk kerohiman itu belum bisa ditentukan sampai saat ini karena kita juga belum tahu wilayah-wilayahnya, apa yang mau diganti. Sementara ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum mendapat kejelasan, ini yang harus kita pertemukan dan harus kita cari solusinya,” kata Lucky Hakim.
Lebih lanjut, Lucky juga mengajak para petambak untuk mengedepankan proses tabayyun dan menghindari tindakan atau isu provokatif yang dapat merugikan kepentingan bersama.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu turut hadir di Indramayu untuk memberikan penjelasan.
Ia membantah keras anggapan bahwa PSN ini akan membuat warga kehilangan mata pencaharian dan memiskinkan petambak.
Sebaliknya, pemerintah justru ingin mengoptimalkan produksi tambak yang semula masih tradisional agar lebih terintegrasi guna mendongkrak produktivitas serta taraf hidup masyarakat.
“Konsep kami adalah kita ingin menata budidaya yang ada sesuai budidaya yang baik dan benar, mulai dari ekosistemnya yang berkelanjutan, kemudian produksinya yang akan coba kita tingkatkan, kemudian secara perekonomian kita ingin maksimalkan,” jelas TB.
TB memastikan pihak KKP sangat terbuka terhadap segala bentuk aspirasi, termasuk terkait dengan keinginan petambak untuk dilibatkan langsung dalam sistem kemitraan.
Ke depan, kata TB, KKP juga dijadwalkan akan menerima audiensi dari Komisi 2 DPRD Indramayu pada Rabu (8/4/2026) mendatang.
“Apa substansinya yang nanti dibahas saya juga kurang tahu tapi kemungkinan sekitar itu (Kemitraan). Usulan boleh, kami akan telaah, kami akan pelajari, dan nanti akan kami sesuaikan dengan konsepsi dasar dari Proyek Revitalisasi Tambak Pantura ini,” pungkas TB.
