Indramayu, KlikOne – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah menuai kritik dari kalangan aktivis dan pemerhati ekonomi-politik. Program yang menghabiskan anggaran jumbo itu dinilai bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi kerakyatan yang pernah digagas tokoh pergerakan nasional Tan Malaka.
Carkaya, simpatisan Partai Buruh, menilai MBG lebih bersifat konsumtif dan jangka pendek, tanpa strategi membangun kemandirian ekonomi rakyat. Ia membandingkan program tersebut dengan konsep ekonomi Tan Malaka yang menekankan produksi, organisasi rakyat, dan kepentingan kolektif jangka panjang.
“Bagi Tan Malaka, ekonomi bukan soal uang atau bagi-bagi bantuan, tapi alat membangun kemandirian dan kekuatan kolektif rakyat. MBG justru bergerak sebaliknya,” kata Carkaya dalam keterangannya, Rabu (21/01/2026).
Pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun pada 2025 dan melonjak drastis menjadi Rp 335 triliun pada 2026. Namun, menurut Carkaya, dana besar itu sebagian besar mengalir ke konsumsi makanan habis pakai, bukan penciptaan aset atau peningkatan kapasitas produksi ekonomi rakyat.
“Ini pemborosan secara ekonomi politik. Uang negara habis untuk konsumsi, tapi tidak meninggalkan warisan produktif apa pun bagi rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti implementasi MBG yang dinilai terburu-buru dan tidak tuntas. Sejumlah laporan keracunan makanan serta kualitas dan kebersihan pangan yang dipertanyakan menjadi indikator rendahnya standar pelayanan.
“Kasus-kasus itu menunjukkan lemahnya tanggung jawab negara terhadap rakyat. Program besar, tapi dijalankan asal-asalan,” tegasnya.
Menurut Carkaya, MBG memiliki opportunity cost yang sangat tinggi. Ia menyebut sumber anggaran program ini berkontribusi pada pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi.
Dampaknya, lanjut dia, melemahnya layanan publik dan terhambatnya pembangunan infrastruktur produktif seperti jalan desa, irigasi, sekolah, dan puskesmas.
“Ini artinya kepentingan kolektif rakyat dikorbankan demi program populis jangka pendek,” katanya.
Klaim pemerintah bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi UMKM dan warung sekitar juga dipertanyakan. Dalam praktiknya, dapur MBG cenderung terpusat, sementara rantai pasok lebih banyak dikuasai pabrik besar, kontraktor katering, hingga aktor-aktor politik tertentu.
“Ekonomi lokal hanya jadi penonton. Yang menikmati justru pemasok besar,” ujar Carkaya.
Lebih jauh, Carkaya menilai bantuan sosial karitatif seperti MBG berpotensi menjadi alat hegemoni penguasa. Bantuan tanpa pemberdayaan dapat menciptakan ketergantungan dan rasa “utang budi” rakyat kepada negara.
“Ini melemahkan kesadaran kritis rakyat. Mereka dijadikan objek politik pasif, bukan subjek yang mandiri dan berdaulat atas ekonominya sendiri,” katanya.
Sebagai perbandingan, Carkaya menyinggung pengelolaan dapur umum oleh Tan Malaka di Bayah, Banten, pada 1944–1945 untuk para romusha. Dapur umum itu tidak hanya bertujuan memberi makan, tetapi juga membangun kebun sayur dan buah di desa sekitar sebagai pemasok pangan.
“Model Tan Malaka produktif dan mandiri. Ia menyelamatkan nyawa sekaligus memberdayakan ekonomi lokal dan membangun kemandirian kolektif,” jelasnya.
Berbeda dengan MBG yang berorientasi pada pemenuhan gizi jangka pendek dan janji politik populis, dapur umum Tan Malaka dinilai menciptakan ruang hidup baru dan kekuatan ekonomi rakyat dari bawah.
Carkaya menyimpulkan, MBG bukanlah program revolusioner, melainkan alat stabilisasi politik jangka pendek. Program tersebut dinilai tidak memiliki strategi pembebasan ekonomi sebagaimana cita-cita Gerakan Politik Ekonomi (GERPOLEK) Tan Malaka.
“MBG bersifat konsumtif, mengabaikan investasi jangka panjang, dan berpotensi memelihara ketergantungan. Ini bertolak belakang dengan cita-cita Tan Malaka untuk menciptakan rakyat yang merdeka secara politik dan ekonomi,” pungkasnya.
